Jelajahnusantara.co.id| Jakarta – Aktivis anti korupsi yang berada dalam wadah Koalisi Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kompak) mendatangi gedung Merah Putih KPK diJalan Kuningan Persada Kav. K4 Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 30/12/2024 untuk menyampaikan beberapa tuntutan antara lain:
1. Mendesak pimpinan KPK memanggil dan memeriksa mantan Bupati Puncak Jaya sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Tengah Dr. Yuni Wonda, S. SOS, S. IP. MM atas dugaan Korupsi dan Penggelapan Dana Desa pada tahun 2019.
2. Mendesak Pimpinan KPK untuk memeriksa mantan PJ. Bupati Puncak Jaya DR. H. Tumiran atas dugaan korupsi, suap terhadap petinggi Kejari di Nabire Papua Tengah.
3. Mendesak pimpinan Kejaksaan Agung RI untuk memanggil dan memeriksa kedua petinggi Kejari Papua Tengah di Nabire yang diduga telah menerima uang sebesar 200 juta Kejari lama dan 100 juta Kejari baru, melalui memo dari PJ Bupati lama DR. H. Tumiran.
“Kami dari Kompak siap membantu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan KPK dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini,” pungkasnya.
Usai menyampaikan tuntutannya di Gedung Merah Putih Koalisi Aksi Pemuda Anti Korupsi (Kompak) lanjut mendatangi Gedung Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
“Kami berharap Kejaksaan Agung RI dengan kekuasaan tertinggi untuk memeriksa Kejari Nabire Provinsi Papua Tengah.” Kompak juga meminta kepada KPU RI untuk segera menonaktifkan KPUD dan Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya karena kinerja mereka diduga telah masuk kedalam tim 01 atau incumbent yang akibat peristiwa tersebut masyarakat menjadi korban.
“Kami meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk tegas memberantas korupsi didaerah, siapapun yang korupsi pejabat di daerah untuk segera ditangkap dan diadili, yang seadil-adilnya,” tegas Alfref.(Red-JNAS)
