Jelajahnusantara.co.id| Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila Provinsi Riau mendesak PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) segera memindahkan kantor pusatnya dari Jakarta ke Provinsi Riau. Desakan itu disampaikan agar keberadaan PT PHR usai mengambil alih Blok Rokan sejak 2021 silam, memberikan efek ekonomi yang nyata untuk daerah.
“Pemindahan kantor PT PHR ke Riau adalah sebuah keniscayaan agar roda ekonomi Riau sebagai daerah penghasil migas bisa bergerak dan maju. Termasuk soal pertimbangan efisiensi keuangan perusahaan negara,” kata Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis dan Migas BPPH PP Riau, Rahmat Taufiq S.H., M.H., C.P.M usai pertemuan internal pengurus pada Senin (6/10/2025).
Ikhwal pemindahan kantor PT PHR di Jakarta ke Riau sudah pernah disampaikan oleh mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pada Juli 2023 silam. Kala itu, Ahok menyoroti beban PT PHR yang harus mengeluarkan uang sewa kantor mencapai lebih dari Rp 300 miliar. Padahal, kata Ahok, PT PHR memiliki banyak aset gedung yang representatif di Riau yang bisa dipakai sebagai kantor perusahaan.
Rahmat Taufiq, S.H., M.H., C.P.M yang akrab di sapa Taufiq menjelaskan, pemindahan kantor PT PHR ke Riau merupakan hal yang harus segera direalisasikan. Ia meyakini, dengan bermarkasnya PHR ke Riau, maka gerak ekonomi daerah bisa berjalan lebih cepat.
“Segala urusan bisnis migas terkait Blok Rokan yang dikelola PHR seharusnya dibicarakan di Riau, bukan di Jakarta. Karena Riau merupakan daerah penghasil,” tegas Taufiq didampingi Sekretaris Bidang Ekonomi, Bisnis dan Migas BPPH PP Riau, Muhammad Abdu Harahap, SH.
Taufiq menerangkan, seyogianya keberadaan PT PHR bisa menjadi penggerak ekonomi daerah. Bukan sebaliknya justru kembali ke Jakarta.
Ia menyoroti banyaknya perusahaan-perusahaan mitra PT PHR yang justru berkantor di luar daerah dan memiliki NPWP di luar Riau. Hal ini menyebabkan daerah tidak menikmati pemasukan pajak daerah yang signifikan dan sektor ekonomi lainnya justru menjadi lesu.
“Jika kegiatan bisnis, tender dan rantai bisnis PT PHR dilakukan di Riau, maka akan memberikan efek yang positif bagi ekonomi daerah. Namun saat ini, pelaku bisnis Migas justru harus pergi ke Jakarta. Riau menjadi sepi, ekonominya bergerak lambat,” tegas Taufiq.
Ia menilai, sejak Blok Rokan dikelola PHR, muncul kecenderungan terjadinya kekeringan ekonomi masyarakat di Riau. Misalnya, kondisi ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Duri, Bengkalis sebagai daerah penghasil minyak terbesar yang tak bergairah.
“Coba dilihat pelaku usaha, mulai dari UMKM sampai usaha jasa penunjang Migas daerah. Banyak yang mati suri dan hanya jadi penonton,” kata Taufiq.
BPPH Pemuda Pancasila Riau, kata Taufiq, akan segera menyurati manajemen PT PHR dan PT Pertamina agar segera memindahkan kantornya ke Riau.
“PT Pertamina harus merespon aspirasi masyarakat Riau. Zaman PT Chevron dulu ekonomi Riau hidup dan bergerak. Sekarang justru jadi lesu,” pungkas Taufiq.(JNAS).
