Jelajahnusantara.co.id| Ambon, 30 Oktober 2025 — Kunjungan Jaksa Agung Republik Indonesia ke Ambon bukan sekadar seremonial belaka. Di tengah hiruk pikuk penyambutan, suara keras datang dari Fredi Moses Ulemlem, pengamat politik dan hukum yang menuding ada “tangan-tangan kotor” dalam lembaga penegak hukum yang membuat kasus dugaan suap (gratifikasi) KMP Marsela sengaja dibiarkan mengambang.
“Jaksa Agung jangan hanya datang untuk pidato. Publik menuntut tindakan. Kasus KMP Marsela yang sudah bertahun-tahun dilaporkan ke Kejati Maluku harus dibuka, diumumkan, dan dituntaskan,” tegas Fredi dengan nada tajam.
Menurutnya, aroma busuk impunitas sudah terlalu lama menyelimuti penegakan hukum di Maluku. Banyak kasus korupsi besar yang “hilang arah” di tengah jalan, diseret ke ruang gelap oleh oknum aparat sendiri.
“Kita tahu persis, di balik mandeknya kasus korupsi, selalu ada pola lama: suap, barter kekuasaan, dan kolusi antar oknum di lembaga hukum. Jaksa Agung pasti tahu siapa yang bermain di bawah meja,” ujarnya.
Fredi menyebut, publik Maluku telah hidup dalam “narasi yang menyesatkan”, di mana suara kritis dianggap gangguan, dan laporan masyarakat soal korupsi justru diputarbalikkan seolah fitnah. Padahal, peran serta rakyat dalam pengawasan sudah dijamin PP Nomor 43 Tahun 2018.
“Orang yang bicara soal korupsi malah disebut lapar, pengangguran, atau pencari sensasi. Ini cara lama membungkam rakyat. Padahal konstitusi menegaskan: pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab seluruh warga negara, bukan hanya jaksa dan polisi,” kata Fredi.
Lebih keras lagi, ia menuding ada upaya sistematis untuk membungkam aktivis dan mahasiswa yang berani melawan arus. Ancaman, intimidasi, dan intervensi jadi senjata klasik bagi mereka yang ingin menjaga status quo.
“Di Maluku, mahasiswa dan aktivis yang bersuara soal korupsi sering dibungkam. Ini kejahatan terhadap demokrasi. Negara seolah menutup mata,”ada tandasnya.
Fredi juga menegaskan dukungannya terhadap BEM Nusantara Maluku yang sebelumnya mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Bupati Kepulauan Aru. Ia menyebut gerakan mahasiswa hari ini adalah ujung tombak rakyat dalam melawan mafia hukum yang membusuk di tubuh institusi negara.
“Kalau mahasiswa diam, maka negeri ini akan terus dipimpin oleh koruptor dan dijaga oleh penegak hukum yang bisa dibeli,” ujarnya dengan nada getir.
Ia menutup pernyataannya dengan desakan keras: agar Jaksa Agung menggunakan momentum kunjungan ke Ambon untuk membersihkan internal lembaganya sendiri.
“Kalau Jaksa Agung sungguh ingin menegakkan hukum, mulailah dari rumah sendiri. Bersihkan Kejati Maluku dari oknum yang menjual keadilan dengan harga murah,” tegas Fredi.
Kehadiran Jaksa Agung di Ambon, menurutnya, menjadi ujian moral: apakah hukum masih berpihak pada rakyat, atau telah sepenuhnya tunduk pada kepentingan penguasa dan pemodal.(sang)
