Jelajahnusantara.co.id| KUANTAN SINGINGI – Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Riau. Penertiban dilakukan terhadap aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi serta pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP).
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dalam keterangan pers, Jumat (20/11/2026), menjelaskan bahwa PT GSL diduga membeli dan mengolah hasil sawit dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin. Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 32 hektare dan penguasaan kembali oleh negara.
Sementara itu, pemerintah mencabut izin PBPH PT RAPP melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare. Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare. Ditemukan pula persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Perusahaan tetap diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan serta memenuhi tanggung jawab hukumnya.
Barita menegaskan, langkah tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi kawasan hutan dan menindak tegas pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam. Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan guna mengembalikan fungsi hutan serta menjaga aset negara demi kepentingan masyarakat.









